Benahi Tata Kelola Energi Untuk Perbaikan Publik, Pengendalian energi hulu pada 2025 memetik sorotan public. Program BBM marettoto Satu Harga dan PNBP Rp 1,39 triliun pada 2023 memperlihatkan perkembangan, tetapi pemantauan bantuan BBM dan biaya gas memacu keluh kesah. Kritikan menyorot keperluan tata urus lebih terbuka dan adil. Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, memandang kritikan ini penting untuk menggerakkan mekanisme yang lebih bagus.
Pada 2023, BPH Migas membuat 89 penyalur BBM Satu Harga, capai 512 penyalur, dengan PNBP 161,25% dari sasaran Rp 864,42 miliar. Pada 2025, sasaran 583 penyalur dikejar. Pendistribusian JBT Solar capai 102,69% dari 17 juta KL pada 2023, tetapi Pertalite cuma 91,43% dari 32,56 juta KL. “Perolehan ada, tetapi kekurangan riil,” tutur Romadhon dalam pengakuannya, Selasa (13/5/2025).
Pemantauan bantuan BBM menjadi sorotan khusus. Penyelewengan 1,75 juta liter BBM bersubsidi pada 2023 dan kasus di 12 propinsi pada 2025 ungkap sela mekanisme. Di sosial media, 32 ribu ciutan #BBMSubsidi mengeluh barisan SPBU dan penyimpangan. Romadhon memandang kritikan dapat menggerakkan digitalisasi, seperti QR Kode yang telah ditescoba.
Perolehan distribusi gas bumi kelihatan, dengan konektivitas 20.500 km pada 2025, melewati sasaran 15.800 km. Tetapi, kritikan masih tetap ada karena pemantauan bantuan belum maksimal. Romadhon menyorot pentingnya mekanisme lebih ketat untuk pastikan bantuan pas target, jalan keluar tehnologi harus menjadi fokus,” ujarnya.
Biaya toll fee pipa gas yang lebih tinggi memberatkan industri, memacu kritikan mengenai akses energi yang adil. Romadhon merekomendasikan diskusi aktor industri untuk biaya lebih bersaing. “Mekanisme yang inklusif akan perkuat keyakinan public tanpa mempertaruhkan perkembangan,” katanya.
Kritikan public berkaitan bila mengincar permasalahan, seperti distribusi bantuan yang lemot. Jalan keluar tehnis, seperti pencarian berbasiskan blockchain, dapat tutup sela penyimpangan. “Kritikan harus melahirkan pembaruan,” tegas Romadhon. Koordinir lewat Posko Nasional ESDM perlu diperkokoh untuk efisiensi.
Pendekatan tehnis lebih efektif untuk membenahi mekanisme daripada kritikan yang cuma bising. Romadhon mereferensikan training operator SPBU dan keterkaitan TNI/Polri, ucapnya. Ini pastikan bantuan BBM sampai ke petani dan nelayan, bukan disalahpergunakan.
Kritikan pada tata urus energi harus terukur untuk hasil riil. “Mekanisme yang bagus layani masyarakat,” tutur Romadhon. Dengan perolehan yang terdapat, pengurus energi harus memberi respon dengan transparan dan pengembangan untuk distribusi yang rata.
Rintangan ini buka kesempatan reformasi. Romadhon mengatakan public diikutsertakan dalam pemantauan, jelasnya. Dengan tata urus lebih rapi, energi dapat menjadi pilar keadilan, memberikan dukungan Indonesia yang inklusif dan berdaulat.
